Sabtu, 17 Desember 2016
 |
| Dana BOS |
Sampai saat ini kita belum dapatkan publikasi resmi terkait Juknis BOS 2017 yang telah beredar baru Draf Juknis BOS 2017. Namun, jika mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187 tahun 2016 yang diterbikan pada tanggal 2 Desember 2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah tampak ada perbedaan terkait mekanisme Penyaluran Dana BOS.
Beberapa perbedaan itu antara lain terkait Waktu Penyaluran Dana BOS dan Alokasi Penyaluran Dana. Mari kita amati beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187 tahun 2016 terkait tentang BOS.
Pada pasal Pasal 76 (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187 tahun 2016 dinyatakan bahwa Penyaluran Dana BOS untuk daerah tidak terpencil dilakukan secara triwulanan, yaitu:
a. triwulan I paling cepat bulan Januari;
b. triwulan II paling cepat bulan April;
c. triwulan III paling cepat bulan Juli; dan
d. triwulan IV paling cepat bulan Oktober.
Pada pasal Pasal 76 (2) ) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187 tahun 2016 dinyatakan bahwa Penyaluran Dana BOS pada tiap triwulan sebagaimana dimaksud pad?- ayat (1) dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
a. triwulan I sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi;
b. triwulan II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi; dan
c. triwulan III dan triwulan IV masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu alokasi.
Pada pasal Pasal 76 (3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187 tahun 2016 dinyatakan bahwa Penyaluran Dana BOS untuk daerah terpencil dilakukan secara semesteran, yaitu:
a. semester I paling cepat bulan Januari; dan
b. semester II cepat bulan Juli.
Pada pasal Pasal 76 (4) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 187 tahun 2016 dinyatakan bahwa Penyaluran Dana BOS pada tiap semester sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan rincian sebagai berikut:
a. semester I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu alokasi; dan
b. semester II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu alokasi.
Perbedaan Juknis BOS 2017 dan Juknis BOS 2016 itu sudah tersirat dalam Draf Juknis BOS 2017.
Bahkan dalam Draf Juknis BOS 2017 ada perbedaan mencolok antara Juknis BOS 2017 dan Juknis BOS 2016 yakni terkait pembelian buku teks. Dalam Draf Juknis BOS 2017 disebutkan bahwa Tim BOS Provinsi dan Tim BOS Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya harus memastikan bahwa sekolah mencadangkan separuh dari dana BOS triwulan II (20% dari alokasi satu tahun) di rekening sekolah untuk pembelian buku teks yang harus dibeli sekolah dengan ketentuan jumlah yang ditetapkan pada bab selanjutnya. Dana BOS yang dicadangkan ini baru boleh dicairkan apabila sekolah akan membayar pemesanan buku teks yang diperlukan, atau sudah memenuhi kewajiban menyediakan buku sesuai ketentuan yang ditetapkan pada bab penggunaan dana.
Bila kebutuhan dana untuk pembelian buku teks lebih besar dari 20% dana BOS yang dicadangkan tersebut, sekolah dapat menambahkan dana tersebut dari dana yang ada. Akan tetapi bila dana kebutuhan dana pembelian buku teks lebih kecil dari 20% dana BOS yang dicadangkan tersebut, sisa dana dapat digunakan untuk pembelian buku lainnya atau pembiayaan kegiatan lainnya sebagaimana diatur pada bab selanjutnya. Jadi siap-siap Bapak/Ibu kepala sekolah untuk menyisihkan 20% dana BOS untuk pembelian buku.