MAU TAHU INI INSTANSI YANG SUDAH MENERAPKAN KENAIKAN PANGKAT DAN PENSIUN OTOMATIS

Kepala BKN Bima Haria Wibisana sangat apresiasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atas komitmen dan kerja samanya untuk memberikan pelayanan kepada para pegawai dengan menjadi Instansi pusat pertama yang menjalankan pelayanan Kenaikan Pangkat dan Pensiun Otomatis. Apresiasi ini disampaikan Kepala BKN pada acara peringatan HUT Kemenkumham yang ke-69 di Lapangan Kantor Kemenkumham Jakarta, Sabtu (29/10/2016). Kepala BKN menambahkan bahwa langkah yang telah dilakukan oleh Kemenkumham ini akan segera diikuti oleh Kementerian Keuangan. Adapun untuk pemerintah daerah, Kepala BKN menjelaskan bahwa lima provinsi telah ditetapkan sebagai pilot project untuk proses Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), yakni Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur dan DIY. Namun demikian, Kepala BKN menjelaskan bahwa KPO baru bisa untuk kenaikan pangkat regular, belum bisa untuk kenaikan pangkat pilihan untuk jabatan fungsional tertentu dan juga struktural. Hal ini dikarenakan untuk JFT masih mengharuskan adanya penetapan angka kredit.

Pada kesempatan itu Menkumham Yassona menyampaikan bahwa  tahun 2016 di Kemenkumham adalah tahun inovasi, dan terus menerus akan ditingkatkan. Di era digital ini, Menkumham menegaskan bahwa perlu bagi instansi pemerintah untuk dapat mengadopsi digital technology sebagai upaya memperbaiki kinerja. “Everything is digital dan sangat mengapresiasi seluruh jajaran yang terus melakukan inovasi,” ujar Menkumham di depan jajaran Kemenkumham.  Saat ini Inovasi yang telah dilakukan di Kemenkumham antara lain e-mail dinas, pembebasan bersyarat online, remisi online dan juga Aplikasi Kenaikan Pangkat  dan Pensiun otomatis. Dua inovasi terakhir merupakan inovasi Kemenkumham bersama BKN yang juga menjadi instansi pertama di antara K/L dan menjadi benchmarkinstansi-instansi pusat  dan juga daerah. “Dengan semangat yang tinggi kita tingkatkan inovasi,” tutupnya.

Sementara itu, pada acara yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menegaskan bahwa tahun depan seluruh instansi pemerintah harus telah menerapkan e-government.  Pelaksanaan  e-government merupakan wujud kehadiran pemerintah kepada masyarakat. Tidak boleh lagi main-main dengan pelayanan publik, tidak boleh mencari duit dengan pelayanan publik. Pelayanan kita harus transparan dan terbuka, jika bayar sudah ada banknya dan bayar resmi,” tandas Menpanrb.

Pada kesempatan itu Kepala BKN juga memberikan secara langsung SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun tepat waktu kepada perwakilan para pegawai yang mendapatkan KP di Bulan Oktober dan juga memasuki masa Pensiun.